SBY Paparkan Kelebihan dan Kekurangan

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak mereka yang hadir dalam acara buka puasa bersama di Istana Negara, Jumat (20/8/2010), dan segenap masyarakat untuk refleksi mengenai kondisi bangsa dan negara Indonesia belakangan ini. Salah satu caranya dengan memaparkan kelebihan yang sudah dicapai dan kekurangan yang masih terjadi pada masa pemerintahannya.

Kalau kita dengar berbagai pandangan dari dalam atau luar negeri, maka sikap yang paling mulia adalah bersama melakukan introspeksi.

-- Presiden SBY

"Kalau kita dengar berbagai pandangan dari dalam atau luar negeri, maka sikap yang paling mulia adalah bersama melakukan introspeksi. Yang sudah baik kita jaga dan kalau bisa kita tingkatkan lagi. Yang belum baik, masih gagal, masih jadi PR, mari kita bersama-sama perbaiki," katanya sesaat sebelum berbuka puasa bersama.

Merujuk kepada bermacam sumber, Presiden SBY mencatat, ada yang mengatakan bahwa pencapaian Indonesia sampai saat ini adalah perubahan mahabesar. Namun, ada pula yang menjelaskan bagian-bagian yang belum baik dan berubah secara signifikan.

Presiden SBY mencatat, dunia melihat perkembangan demokrasi dan kebebasan di Indonesia meski mungkin dalam negeri sendiri belum puas terhadap demokrasi yang berkembang. Keberhasilan yang dicatat juga soal penghormatan kepada HAM, keamanan dalam negeri yang makin pulih, kondisi politik yang makin stabil meski banyak riak, ekonomi yang terus bertumbuh, kerukunan sosial yang makin baik, serta peran internasional yang makin menguat.

Sementara itu, sejumlah kegagalan dan kekurangan yang masih terjadi adalah kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud, masih maraknya korupsi, birokrasi yang dianggap belum mencerminkan good governance, kerusakan lingkungan hidup, infrastruktur yang masih kurang memadai, serta biaya politik yang masih tinggi, terutama dalam pilkada.

Presiden SBY juga mencatat, gangguan terhadap kerukunan dan toleransi serta sejumlah aksi kekerasan yang mengganggu keamanan dan ketertiban publik masih kerap dijumpai. "Mari kita terima kritikan kepada kita untuk kita lakukan perbaikan dengan sungguh-sungguh," tegasnya

Editor : I Made Asdhiana

Sumber :  http://nasional.kompas.com

Analisis :

Seharusnya tidak boleh saling menyalahkan harus di selesaikan dengan kepala dingin dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Dan seharusnya hukum di indonesia lebih di tegakan dalam menangani persoalan yang ada di indonesia seperti korupsi. Marilah kita menjadi generasi muda dan nenjadi warga negara yang disiplin dengan menaati aturan dan hukum yang ada agar negara kita menjadi negara yang sejahtera.

Dampak Otonomi Daerah terhadap Perekonomian

Otonomi daerah adalah hak kewenangan dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekarang saya akan  memberikan tentang dampak positif dan negatif dari otonomi daerah itu sendiri.

A.  Dampak Positif

Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata

Dengan melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cinderung lebih menegeti keadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya daripada pemerintah pusat. Contoh di Maluku dan Papua program beras miskin yang dicanangkan pemerintah pusat tidak begitu efektif, hal tersebut karena sebagian penduduk disana tidak bisa menkonsumsi beras, mereka biasa menkonsumsi sagu, maka pemeritah disana hanya mempergunakan dana beras meskin tersebut untuk membagikan sayur, umbi, dan makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat. Selain itu, denga system otonomi daerah pemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu saat itu, yanpa harus melewati prosedur di tingkat pusat.

B.  Dampak Negatif

Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugika Negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi Negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya, atau bahkan daerah dengan Negara, seperti contoh pelaksanaan Undang-undang Anti Pornografi di tingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan system otonomi daerah maka pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah, selain itu karena memang dengan sistem.otonomi daerah membuat peranan pemeritah pusat tidak begitu berarti.

 

Sumber : www.blogspot.com

Analisis : menurut saya dari segi ekonomi banyak sekali keutungan dari penerapak sistem desentralisasi ini dimana pemerintahan daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, dengan demikian apabila suber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat.

Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia.

HAM merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap umat manusia sejak lahir di dunia. Semua umat manusia terlahir dengan hak yang sama. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Kasus pelanggaran ham di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaika. Berikut merupakan beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia :

1. Peristiwa Tanjung Priok
Pelanggaran terjadi pada tahun 1984 dan memakan 74 korban. Peristiwa ini terjadi akibar serangan terhadap massa yang berunjuk rasa.

2. Penculikan Aktifis 1998
Kasus yang terjadi pada tahun 1984-1998 ini mengakibarkan 23 korban dan terjadinya peristiwa penghilangan secara paksa oleh Militer terhadap para aktifis Pro-Demokrasi

3. Penembakan Mahasiswa Trisakti
Kasus yang terjadi pada tahun 1998 ini mengakibatkan 31 korban. Peristiwa yang terjadi akibat Penembakan aparat terhadap mahasiswa yang sedang berunjuk rasa.

 Sumber : http://www.reddisz.com

Analisis :

Setiap manusia sejak lahir telah memiliki hak asasi, maka dari itu kita sebagai manusia harus Menghormati hak orang lain baik dalam keluarga, kelas, sekolah maupun masyarakat. Peran pemerintah juga penting, seperti tegas dalam menangani kasus-kasus Hak Asasi Manusia terutama yang ada di Indonesia. Jika semua itu terlaksana dengan baik maka kasus atau pelanggaran Hak Asasi Manusia akan berkurang.